Model-Model Inservise Pendidikan Guru dalam Pengembangan Kompetensi Menuju Profesionalisme

A. Pendahuluan

Guru mempunyai karakteristik yang berbeda-beda sesuai dengan kepribadian maupun pengalaman yang mereka peroleh. Semua perilaku atau kinerja dilakukan guru karena adanya dorongan atau motivasi baik dari guru sendiri maupun orang lain seperti dari kepala sekolah. Dengan demikian guru akan mampu mengelola pembelajaran secara lebih baik apabila mendapatkan motivasi baik dari guru itu sendiri maupun dari motivasi yang diberikan kepala sekolah.

Begitu juga Pembinaan dan usaha perbaikan pendidikan tidak mungkin berhasil tanpa disertai dengan pembinaan dan perbaikan mutu pengetahuan serta cara kerja para pelaksananya. Pengalaman-pengalaman praktik yang diterimanya dari latihan-latihan praktik mengajar yang sangat terbatas dan dalam waktu yang tidak lama, belum merupakan pengalaman yang cukup bermutu untuk memenuhi tugas-tugas dan tanggung jawabnya setelah keluar dari sekolah guru. Disinilah pendidikan atau latihan “in-service”, “pre-service serta “up-grading” perlu disadari dan mutlak dilaksanakan agar perbaikan mutu pengetahuan serta cara kerja pelaksananya dalam bidang pendidikan dapat meningkat.

B. Model-Model Inservise dan Upgrading Profesional Guru

      1.  Pengertian Inservice Training

Inservice-training dalam bahasa Indonesia sering disebut pendidikan dalam jabatan. Istilah lain yang juga dipergunakan ialah Upgrading atau penataran dan inservice education yang pada dasarnya mempunyai maksud yang sama. Inservice-training diberikan kepada guru-guru yang dipandang perlu meningkatkan ketrampilan/pengetahuannya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dibidang pendidikan.

Seorang guru pada dasarnya sudah dipersiapkan melalui lembaga pendidikan guru sebelum terjun kedalam jabatannya. Pendidikan persiapan itu disebut pre-service education. Diantara mereka banyak yang sudah cukup lama meninggalkan pre-service education dan bertugas dilingkungan yang tidak memungkinkan untuk mengikuti berbagai perkembangan dan kemajuan. Disamping itu banyak pula mereka yang memang tidak berusaha untuk berkembang didalam meningkatkan kemampuan sebagai guru/pendidik dan tenggelam dalam kegiatan mengajar secara rutin. Untuk mengejar ketinggalan itu agar guru selalu up to date dalam menjalankan tugas-tugasnya diperlukan inservice-training secara terarah dan berencana. Penyusunan programinservice-training dan berusaha mewujudkannya merupakan bagian dari kegiatan supervisi.

Sejalan dengan uraian diatas inservice-training dapat diartikan sebagai usaha meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan guru dalam bidang tertentu sesuai dengan tugasnya, agar dapat meningkatkan efisiensi dan produktifitas dalam melakukan tugas-tugas tersebut.[2]

Pendidikan “Inservice” (dalam jabatan) atau latihan-latihan semasa berdinas, dimaksudkan untuk meningkatkan dan mengembangkan secara kontinu pengetahuan, ketrampilan-ketrampilan dan sikap-sikap para guru dan tenaga-tenaga kependidikan  lainnya  guna mengefektifkan dan mengefesiensikan pekerjaan/jabatannya.  Program pendidikan atau latihan tersebut dapat diselenggarakan secara formal oleh pemerintah, berupa penataran-penataran atau lokakarya-lokakarnya baik secara lisan atau tertulis, dapat pula diselenggarakan secara informal oleh yang berkepentingan baik secara individual, maupun secara berkelompok.

Menurut gagasan supervisi modern, inservice-training atau pendidikan dalam jabatan harus diselenggarakan oleh sekolah-sekolah setempat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sendiri dan memecahkan persoalan-persoalan sehari-hari yang menghendaki pemecahan segera. Program inservice-training atau refreshing ini dipimpin oleh pengawas setempat sendiri atau dengan bantuan para ahli dalam lapangan pendidikan.

Program inservice-training dapat melingkupi berbagai kegiatan seperti:

       1.    Kursus

       2.    Aplikasi

       3.    Ceramah-ceramah

       4.    Workshop

       5.    Seminar-seminar

       6.    Mempelajari Kurikulum

       7.    Survai masyarakat

       8.    Demonstrasi demonstrasi

       9.    Fieldtrip

      10.      Kunjungan ke sekolah-sekolah di luar daerah

Kepemimpinan dalam perencanaan program-program inservice-training termasuk tanggung jawab para pejabat supervisi. Akan tetapi, perencanaannya sendiri dijalankan secara kerja sama dengan guru-guru.

Jika disimpulkan, inservice-training ialah segala kegiatan yang diberikan dan diterima oleh para petugas pendidikan (pengawas, kepala sekolah, penilik sekolah, guru dsb), yang bertujuan untuk menambah dan mempertinggi mutu pengetahuan, kecakapan, dan pengalaman guru-guru dalam menjalankan tugas kewajibannya.

      2.  Pengertian Upgrading

Upgrading ialah suatu usaha atau kegiatan yang bertujuan untuk meninggikan atau meningkatkan taraf ilmu pengetahuan dan kecakapan para pegawai, guru-guru, atau petugas pendidikan lainnya, sehingga dengan demikian keahliannya bertambah luas dan mendalam.

Perbedaannya yang agak jelas antara inservice-training dan Upgrading ialah, Upgradinglebih memilki cifil-efect pada pekerjaan atau jabatan pegawai yang di upgrade. Umpamanya: dapat menjadikan pegawai yang tidak berwenang menjadi berwenang, berlaku untuk kenaikan tingkat atau jabatan, dan mempertinggi pengetahuan dan keahlian.

Dilihat dari luasnya pengertian yang terkandung didalamnya, inservice-trainingmengandung pengertian yang lebih luas dibandingkan dengan upgrading.Upgrading termasuk kedalam pengertian inservice-training. Kegiatan-kegiatan lain yang juga dapat dimasukkan kedalam pengertian inservice-training antara lain ialah refreshing, staftraining, workshop (sanggar kerja), seminar, rapat kerja, konferensi kerja dan sebagainya.[4]

Contoh upgrading yang biasa berlaku di kalangan guru-guru dan petugas-petugas lainnya antara lain : memberi kesempatan kepada guru-guru SD yang berijazah SGB atau yang sederajat untuk mengikuti SGA/SPG; memberi kesempatan atau tugas belajar kepada guru-guru SLP yang berijazah SGA/SPG atau yang sederajat untuk mengikuti kursus PGSLP atau mengikuti kuliah di IKIP  sehingga menjadi guru yang berwenang mengajar di SLP; memberi kesempatan atau tugas belajar kepada guru-guru SLA yang berijazah BI/sarjana muda, untuk mengikuti kuliah guna mencapai tingkat sarjana; memberi kesempatan kepada pegawai administrasi (tata usaha) yang memilki ijazah SLP  untuk mengikuti KPAA (Kursus Pegawai administrasi Tingkat Atas), dan sebagainya.

Inservice-training dan Upgrading keduannya merupakan fungsi-fungsi kepemimpinan dan supervisi pendidikan modern, yang mulai mendapat perhatian di kalangan pendidikan dan pengajran di negeri kita.

3.    Program In-Service Education dalam Pertumbuhan Jabatan

Pendidikan In-service Training adalah semua usaha pendidikan dan pengalaman untuk meningkatkan keahlian guru dan pegawai guna menyelaraskan pengetahuan dan keterampilan mereka dengan kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidangnya masing-masing.

Dalam pengembangan kemampuan profesional melaui kegiatan in service (perantara atau pelatihan) terkesan bahwa pelaksanaanya kurang sistematis. Sedikit sekali program ini service yang dilaksanakan atas dasar kebutuhan dan permintaan para guru dalam meningkatkan kemampuan profesionalnya. Kebanyakan program ini service dilaksanakan karena programnya telah ada sehingga lulusannya kurang memperoleh manfaat yang optimal terhadap pelaksanaan tugasnya dan tidak mendukung keahlian baru.

Sergiovanni dan Starrat (1983) membedakan pengembangan staf dengan in service education, yaitu :

• Pengembangan staf bukan untuk guru di sekolah tetapi guru sebagai pribadi laki-laki maupun perempuan, in service education menangani kekurangan dan khas pada guru.
• Pengembanga staf bukan berorientasi pada pertumbuhan , in service education mensyaratkan sejumlah ide-ide, ketrampilan dan metode.
• Pengemmbangan staf tidak menangani kekurangan guru yang  khas, tetapi untuk kebutuhan masyarakat baik untuk pertumbuhan kerja maupun pengembangan jabatan, in service education sebagai tempat latihan kerja guru-guru untuk mereduksi alternatif yang benar-benar cocok untuknya.
• Pengembanga staf tempat latihan kerja tambahan, sedangkan inservice education boleh memilih program pengayaaan atau remedial.

        Oliva (1984) mengemukakan ciri-ciri program in service education yang efektif adalah desain program in service education secara integratif memberikan dorongan organisasi menjalankan fungsinya. Program ini service education direncanakan secara komprehensif antara sekolah atau lembaga (guru, administrator, supervisor, staf non guru, dan siswa) secar kolaboratif berdasarkan kebutuhan partisipan yang layak di terima. Dalam pelaksanaan ini education service perlu diperlukan kontrol agar semua program terarah mencapai tujuan. Yang berhak mengontrol  aktivitas in service education adalah sekolah, direktur, atau pimpinan kantor pusat pengembangan, pusat pendidikan guru, dan departemen pendidikan.

4.      Perlunya Inservice-training dan Upgrading dalam pendidikan

Model Persiapan calon-calon guru selama di sekolah guru –baik ia dari sekolah SGB, SGA/SPG, maupun dari FKIP atau IKIP-belumlah merupakan persiapan-persiapan yang cukup lengkap jika ditinjau dari tugas kewajibannya sebagai pendidik yang sangat luas setelah keluar dari sekolah itu. Persiapan-persiapan yang diterima di sekolah guru, waktu dan luasnya sangat terbatas; juga sebagian besar merupakan persiapan yang bersifat teoritis. Pengalaman-pengalaman praktek yang diterimanya dari latihan-latihan praktek mengajar sangat terbatas dan dalam waktu yang tidak lama, belum merupakan pengalaman yang cukup bermutu untuk memenuhi tugas-tugas dan tanggung jawabnya setelah keluar dari sekolah guru. Banyak hal yang harus diperbuat dan dilakukan oleh guru yang belum sempat atau tidak dipelajarinya di sekolah guru.

 Ini semua merupakan motif-motif yang mendorong keharusan adanya pendidikan tambahan bagi guru-guru muda di sekolah-sekolah tempat mereka bekerja jika mereka hendak menjadi guru yang cakap. Demikian pula guru-guru yang lebih tua sama-sama perlu akan pendidikan dalam jabatan itu, yang disebut dengan inservice-training.

Sebab-sebab perlunya inservice-training, disamping pendidikan persiapan (pre-service training) yang kurang mencukupi, juga banyak guru yang banyak guru yang telah keluar dari sekolah guru tidak pernah atau tidak dapat menambah pengetahuan mereka sehingga menyebabkan cara kerja mereka yang tidak berubah-ubah, itu-itu saja dan begitu-begitu saja tiap tahun selama belasan tahun mereka bekerja. Mereka tidak mengetahui dan tidak dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat dan negara.

Sebab lain mengenai perlunya inservice-training atauUpgrading ialah suatu kenyataan bahwa karena kebutuhan yang sangat mendesak, pemerintah mengangkat guru-guru yang tidak dipersiapkan untuk menjadi guru sebelumnya, baik sebagai guru SD maupun sebagai guru SLP atau SLA. Bagi mereka ini inservice-training atau Upgrading mutlak diperlukan.

Sebab yang lain lagi ialah adanya program dan kurikulum sekolah yang harus selalu berubah dan berkembang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, masyarakat dan kebudayaan. Untuk dapat mengimbangi perkembangan itu, pengetahuan dan cara bekerja guru-guru harus berkembang pula.

5. Pengaruh  Program         In        Service            Training         Terhadap Peningkatan Profesionalisme Guru

Guru profesional adalah semua orang yang mempunyai kewenangan serta mempunyai tanggung jawab terhadap pendidikan siswa, baik individual atau klasikal. Hal ini berarti bahwa guru, harus memiliki minimal dasar kompetensi sebagai bentuk wewenang dan kemampuan di dalam menjalankan tugas- tugasnya.62

Kompetensi guru adalah suatu keahlian yang wajib dipunyai oleh guru, baik dari kemampuan segi pengetahuan, kemampuan dari segi keterampilan dan tanggung jawab pada murid-murid yang di didiknya, sehingga  dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang pendidik bisa berjalan dengan baik.

Pendidikan nasional dewasa ini sedang dihadapkan pada empat krisis pokok, yang berkaitan dengan kuantitas, relevansi atau efisiensi eksternal, dan manajemen. Lebih lanjut harapan perbaikan pendidikan belum bisa kita rasakan. Terbukti dari hasil komporasi Internasional, Indonesia justru menduduki  peringkat yang sangat rendah dan cenderung menurun.

Berkaitan dengan kebijaksanaan pembangunan nasional yang berfokus pada pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), Maka kualifikasi  sumberdaya manusia yang perlu dimiliki dan cocok dengan kebutuhan dimasa datang adalah:

• Sumberdaya manusia yang memiliki sikap mandiri dalam melaksanakan tugas dan kooperatif dalam memberikan kontribusi kepada pencapaian tujuan
• Menguasai IPTEK yang relevan dengan jenis ragam kondisi fisik sosial ekonomi dan budaya Indonesia, dan cocok dalam menghadapi IPTEK
• Mampu belajar cepat dan beradaptasi dengan perkembangan IPTEK
• Profesional sesuai dengPPan bidang study dan strata pendidikan yang ditekuni ditandai dengan pengetahuan dasar memadai, kemampuan dan keterampilan menangani permasalahan teknis administratif dan  bertanggung jawab serta berprilaku sesuai etika standar yang berlaku.
• Komunikatif dalam menyampaikan gagasan dan hasil kerjanya kepada orang lain dalam kaitan hubungan antar sesama, kepada bawahan dan kepadau atasan.
• Inovatif dan kreatif dalam mencari dan mengembangkan  Ilmu  Pengetahuan.
• Kompetitif dalam menghadapi persaingan baik pada tingkat lokal, nasional maupun regional.
• Berjiwa kewirausahaan sehingga tidak saja mencari kerja tetapi juga dapat menciptakan lapangan pekerjaan.

Dalam perkembangan yang demikian pesatnya mutu pendidikan menjadi prioritas utama dalam menyimak setiap perubahan, sehingga secara langsung atau tidak langsung profesionalisme guru sedang teruji. Orang bijak menyatakan pendidikan itu adalah perhiasan di waktu senang dan tempat berlindung di waktu susah. Untuk meningkatkan profesionalisme guru dibutuhkan peran serta semua pihak untuk saling memberikan keteladanan sehingga guru yang belum profesional menjadi profesional dan yang sudah profesional menjadi lebih profesional.

Mengingat guru merupakan salah satu faktor penting dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan maka pemerintah perlu memperhatikan peningkatan kompetensi dengan terus memberikan bimbingan-bimbingan untuk guru agar profesionalisme guru semakin meningkat.

Salah satu metode yang dapat digunakan untuk meningkatkan profesionalisme guru dalam menjalankan tugasnya yaitu melalui program in service training atau In service training karena program In service  training dapat memotivasi guru untuk meningkatkan profesionalismenya dalam menjalanan tugasnya.

Pelaksanaan dari program in service training ini juga memberikan keuntungan atau manfaat baik bagi pegawai (guru) maupun bagi lembaga pendidikan itu sendiri. Manfaat in service training bagi guru antara lain meningkatkan kemampuan guru dalam menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi, memberikan dorongan guru untuk terus meningkatkan kemampuan kerjanya, meningkatan kemampuan guru untuk mengatasi stres, frustasi dan konflik yang nantinya bisa memperbesar rasa percaya pada diri sendiri, menambahkan informasi tentang berbagai program yang dapat dimanfaatkan oleh para pegawai dalam rangka menambah pengetahuan baik pengetahuan secara teknik maupun intelektual, serta mengurangi ketakutan  menghadapi  tugas baru dimasa depan.

Sedangkan keuntungan atau manfaat bagi lembaga pendidikan antara lain: peningkatan produktivitas kerja organisasi, terwujudnya hubungan yang serasi antara atasan dan bawahan antara lain karena adanya pendelegasian wewenang dan interaksi yang didasarkan pada sikap dewasa baik secara teknik maupun intelektual, terjadinya proses pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat karena melibatkan seluruh pegawai yang bertanggungjawaban

menyelenggarakan kegiatan-kegiatan operasional dan tidak sekedar diperintahkan oleh para manajer, meningkatkan kesempatan kerja seluruh  tenaga kerja dalam organisasi dalam komitmen organisasional yang  lebih  tinggi, memperlancar jalannya komunikasi yang efektif yang pada gilirannya memperlancar proses perumusan kebijaksanan organisasi dan operasionalnya, dan penyelesaian konflik secara fungsional yang dampaknya adalah tumbuh suburnya rasa persatuan dan suasana kekeluargaan dikalangan anggota organisasi.

Program in service training juga dapat dikatakan sebagai program pengembangan karyawan, yang mana program tersebut dapat dilaksanakan secara formal maupun informal.

Pelaksanaan program secara formal yaitu karyawan ditugaskan oleh lembaga mengikuti pendidikan dan latihan, baik yang dilakukan lembaga sekolah itu sendiri maupun oleh lembaga pendidikan/pelatihan, karena tuntutan pekerjaan untuk saat ini atau masa datang. Kegiatan ini bisa dilakukan melalui seminar, workshop, dan lain-lain.

Sedangkan pengembangan secara informal yaitu karyawan atas keinginan dan usaha sendiri melatih dan mengembangkan dirinya dengan mempelajari buku-buku literatur yang berhubungan dengan pekerjaan atau jabatannya.

Agar pelatihan berjalan dengan sukses, sebelum mengadakan pelatihan, lembaga perlu melakukan beberapa langkah berikut:

• Menganalisis kebutuhan pelatihan organisasi, yang sering disebut need analysis atau need assessment.
• Menentukan sasaran dan materi program pelatihan.
• Menentukan metode pelatihan dan prinsip-prinsip belajar yang digunakan.
•  Mengevaluasi program.

Tentu hal ini berangkat dari guru yang bersangkutan dalam artian lembaga sekolah mengusahakan agar para guru mendapatkan kesempatan untuk belajar yang lebih tinggi baik melalui program beasiswa atau melalui aktivitas yang berupa pelatihan-pelatihan, penataran, workshop, kursur-kursus, seminar, diskusi atau mimbar, baik yang dilakukan oleh intern kelembagaan atau ekstern kelembagaan.

Tentunya tidak hanya sebatas menjadikan pelatihan, pelatihan dan seminar tetapi perla dipikirkan bagaimana format suatu kegiatan agar menjadi lebih efektif. Selain itu organisasi profesi PGRI hendaknya menyediakan majalah Ilmiah atau jurnal kepandidikan untuk memuat tulisan guru untuk pengembangan kreativitas dan kemampuan guru.

Guru harus didorong untuk meningkatkan pengetahuannya tentang perkembangan masalah-masalah pendidikan, untuk menghindari kemungkinan

bahwa guru akan ketinggalan dari kemajuan-kumajuan dibidang pendidikan. Karena itu guru wajib memperbarui dan meningkatkan pendidikannya untuk mempertinggi taraf keprofesionalnya.

Daftar Pustaka :

http://nuhainstant.blogspot.co.id/2011/08/inservice-training-and-upgrading.html

http://argadiafitria97.blogspot.co.id/2016/12/in-and-preservice-training.html

http://digilib.uinsby.ac.id/3693/4/Bab%202.pdf

http://zainalzainalmasri.blogspot.co.id/2013/11/pembinaa-n-dan-pengembangan-profesi-guru.html

Model-model Pre Service pendidikan Guru

A. Pendahuluan

         Upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusiayang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuandan teknologi dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, dan beradab terus dilakukan. Guru sebagai tenaga profesional dan pelaksana pembelajaran di sekolah mempunyai peran strategis dalam pembangunan bangsa.Peran guru tersebut salah satunya berhubungan dengan profesionalitas dalammenguasai materi ajar, mengelola kegiatan pembelajaran, memahami latar  belakang psikologis siswa, dan mampu meningkatkan diri

Memperhatikan peran guru dan tugas guru sebagai salah satu faktor determinan bagi keberhasilan pendidikan, maka keberadaan dan peningkatan profesi guru menjadi wacana yang sangat penting. Pendidikan di abad pengetahuan menuntut adanya manajemen pendidikan modern dan profesionaldengan bernuansa pendidikan.

Kemerosotan pendidikan bukan diakibatkan oleh kurikulum tetapi olehkurangnya kemampuan profesionalisme guru dan keengganan belajar siswa.Profesionalisme menekankan kepada penguasaan ilmu pengetahuan ataukemampuan manajemen beserta strategi penerapannya. Profesionalisme bukansekadar pengetahuan teknologi dan manajemen tetapi lebih merupakan sikap, pengembangan profesionalisme lebih dari seorang teknisi bukan hanya memilikiketerampilan yang tinggi tetapi memiliki suatu tingkah laku yang dipersyaratkan.

Guru yang profesional pada dasarnya ditentukan oleh attitudenya yang berarti pada tataran kematangan yang mempersyaratkan willingness dan ability, baik secara intelektual maupun pada kondisi yang prima. Profesionalisasi harusdipandang sebagai proses yang terus menerus. Usaha meningkatkan profesionalisme guru merupakan tanggung jawab bersama antara LPTK sebagai pencetak guru, instansi yang membina guru !dalam hal ini "epdiknas atauyayasan swasta, PGRI dan masyarakat.

Ketersediaan guru yang memadai, merupakan salah satu faktor pentingdalam upaya pembangunan pendidikan di indonesia, baik secara kuantitas maupunkualitas. "alam rangka pemenuhan ketersediaan guru yang memadai tersebut, pemerintah khususnya kementerian Pendidikan nasional !kemendiknas# atau yangsaat ini telah berubah nama menjadi kementerian Pendidikan "asar dan Menegah!kemendikdasmen#, masih dihadapkan pada dua permasalahan pokok yang sangatmendasar. Pertama, pemenuhan kebutuhan tenaga guru yang belum sesuai dengankebutuhan daerah, dan kedua adalah peningkatan kualitas profesional yang belummemenuhi standar minimal.

Kedua permasalahan inilah yang pada akhirnya menimbulkan terjadinya kesenjangan disparitas kualitas guru di berbagai daerah di tanah air. 'ebagaicontoh, di satu daerah para gurunya sudah terbiasa mengakses bahan ajar melaluiteknologi informasi yang berbasis internet atau multi media. namun di daerah lain jangankan menikmati segala kemudahan yang ditawarkan oleh teknologi yang berbasis internet tersebut, untuk mendapatkan bahan ajar dalam bentuk buku sajamereka masih sangat kesulitan,

Tidak bisa dipungkiri bahwa untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu,salah satu instrumen penentunya adalah keberadaan guru yang bermutu juga,yakni guru yang profesional, bermartabat dan tentunya sejahtera. 'elanjutnya,keberadaan guru yang bermutu merupakan syarat mutlak hadirnya sistem dan praktik pendidikan yang berkualitas. Dan hampir semua bangsa di dunia ini selalumengembangkan kebijakan yang mendorong keberadaan guru yang berkualitaslebih lanjut sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, pendidikan yang bermutu merupakan syarat utama untuk mewujudkan kehidupan bangsa yangmaju, modern dan sejahtera. Sejarah perkembangan dan pembangunan bangsabangsa mengajarkan pada kita bahwa bangsa yang maju, modern, makmur,dan sejahtera adalah bangsa(bangsa yang memiliki sistem dan praktik pendidikanyang bermutu. Membahas tentang mutu pendidikan, dalam konteks tulisan ininantinya akan difokuskan pada pendidikan yang ada di Indonesia. Lebih spesifk lagi akan dikaitkan dengan model pendidikan bagi guru yang selama ini telah berlangsung.

B. Program Pendidikan Pre Service Education

1.  Pengertian Program Pendidikan Pre Service Education

Perbaikan situasi pendidikan dan pengajaran pada umumnya danpeningkatan mutu mengajar dan belajar pada khususnya sebagai sasaran utama supervisi pendidikan tidak akan terwujud dengan baik, apabila guru-guru sebagai pengemban yang langsung tidak mengalami pertumbuhan atau perkembangan dalam bidang keahlian atau profesinya.

Pendidikan pra-jabatan atau pre-service education merupakan fase mempersiapkan tenaga-tenaga kependidikan untuk memperoleh pengetahuan, ketrampilan-ketrampilan, dan sikap-sikap yang dibutuhkan sebelum bertugas/berdinas. Misalnya semasa kuliah di IKIP atau Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Setelah mulai bertu gas sebagai guru, ia tidak boleh satis tetapi harus dinamis. yaitu harus ikut berkembang sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi pada umumnya, khususnya di bidang profesi keguruan atau kependidikan. la harus berkembang sambil menunaikan tugasnya. Untuk mengembangkan profesi atau kecakapan dalam masa jabatannya ini diperlukan pendidikan atau latihan "in-service.

Loretta dan Stein yang dikutip oleh Syaiful Sagala mengemukakan kategori pendidikan profesional pre service teacher education adalah

• ·Suatu studi yang diwajibkan untuk menjadi guru, yang secara historis terbentuk dari sejumlah mata pelajaran yang diambil pada perguruan tinggi dengan memberikan pengalaman lapangan supervisi yang didisain untuk menerima tamatan SLTA memasuki profesi mengajar;

• Penataran guru untuk memenuhi kebutuhan pejabat (employer) dan pegawai (employee) dalam daerah tertentu; 

• Continuing education suatu program pelajaran berkelanjutan yang ditentukan secara individual atau mata pelajaran yang dipilih untuk memenuhi minat atau kebutuhan menuju pencapaian tujuan spesifik atau gelar; dan

• Pengembangan kedudukan sataf (staf development) suatu program pengalaman didisain untuk memperbaiki kedudukan seluruh anggota staf secara pribadi maupun kelompok.

•  Dimensi substantif mengenai bahan apa yang akan diajarkan.

• Dimensi tingkah laku guru tentang bagaimana guru mengajar. Jadi, bertalian dengan kemampuan guru dan metode mengajar.

• Dimensi lingkungan fisik, sarana, dan prasarana pendidikan.

• untuk meyakinkan kemampuan profesional awal. Saringan calon peserta pendidikan pra jabatan perlu dilakukan secara efektif, baik dari segi kemampuan potensial, aspek-aspek kepribadian yang relevan, maupun motivasinya.

• Pendidikan pra-jabatan harus benar-benar secara sistematis menyiapkan calon guru untuk menguasai kemampuan profesional.

• mekanisme dan prosedur penghargaan aspek layanan ahli keguruan perlu dikembangkan.

• Sistem penilikan di jenjang SD dan juga sistem kepengawasan di jenjang SLTA yang berlaku sekarang jelas memerlukan penyesuaian-penyesuaian mendasar.

• Keterbukaan informasi dan kesempatan untuk meraih kualifikasi formal yang lebih tinggi, katakanlah S1, S2 dan bahkan S3.

   2.   Program Pendidikan Pre Service Education

Tenaga pendidik disiapkan melalui pre service teacher education dengan strategi pelaksanaan dan pengembangan oleh Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) seperti (IKIP, FKIP, FIP, STKIP, dan FTIK) yang menghasilkan tenaga kependidikan dan guru. Untuk menyediakan guru yang dibutuhkan, maka LPTK mampu menangani program dan melakukan inovasi dengan menanamkan pemahaman yang mendalam tentang kurikulum pada calon guru dengan melakukan evaluasi pada tiap periode yang telah ditentukan untuk menjamin kesinambungan pengembangan staf. Kebutuhan pasar pendidikan dewasa ini telah beragam. Hal ini ditandai munculnya berbagai program dan model pendidikan yang dibutuhkan masyarakat. Misalnya ada sekolah diberi kategori standar nasional, berstandar internasional, telah terakredilasi oleh badan akreditasi baik tingkat lokal maupun nasional bahkan internasional, dan sebagainya. Atas dasar kategori atau level tersebut, tentu saja kualitas siswa dan kualitas manajemen sekolahnya mempunyai perbedaan antara yang satu dengan lainnya demikian juga kualitas dan kesejahteraan gurunya. Berdasarkan kebutuhan masyarakat tersebut, tentu saja LPTK dalam melaksanakan

           pendidikan profesi guru juga akan mempersiapkan diri untuk mengelola dan menyiapkan lulusannya yang sesuai dengan kebutuhan tersebut.³

Proses pendidikan guru ini dapat berlangsung di dalam kelas, dalam kegiatan ekstrakurikuler dan pada kehidupan luar kelas. Lawrence Downey dalam Oemar Hamalik menyatakan bahwa proses pendidikan mengandung tiga dimensi :

Dalam pendidikan prajabatan, sebelum menjadi guru, seseorang akan dididik dalam berbagai pengetahuan, sikap, dan ketrampilan yang diperlukan dalam pekerjaannya nanti. Karena tugasnya yang bersifat unik, guru selalu menjadi panutan bagi siswanya, dan bahkan bagi masyarakat sekelilingnya.

Proses pendidikan tidak muncul begitu saja, tetapi harus dibina sejak calon guru memulai pendidikannya di lembaga pendidikan guru. Berbagai usaha dan latihan, contoh-contoh dan aplikasi penerapan ilmu, ketrampilan dan bahkan sikap professional dirancang dan dilaksanakan selama calon guru berada dalam pendidikan prajabatan. 

sumber : http://eprints.stainkudus.ac.id/460/5/5.%20BAB%20II.pdf

3. Upaya Peningkatan Profesi Guru

Profesionalisasi berhubungan dengan profil guru, walaupun protet guru yang ideal memang sulit didapat namun kita boleh menerka profilnya. Guru idaman merupakan produk dari keseimbangan antara penguasaan aspek keguruan dan disiplinilmu (dalam Mimbar Pendidikan IKIP Bandung, No. 3/ September 1987:87).

Keduanya tidak perlu fipertentangkn melainkan bagaimana guru tertempa kepribadiannya dan terasah aspek penguasaan materinya. Kepribadian guru yang utuh dan berkualitas sangat penting karena dari sinilah muncul tanggung jawab profesional sekaligus menjadi inti kekutan professional dan kesiapan untuk selalu mengembangkan diri. Tugas guru adalah potensi peserta didik dan mengajarnya supaya belajar. Guru memberikan peluang agar potensi itu ditemukan dan dikembangkan. Kejelian itulah yang merupakan ciri kepribadian profesional.

Sehubungan hal di atas, maka upaya peningkatan profesi guru sekurang-kurangnya menghadapi dan memperhitungkan empat faktor, yaitu:

1) Ketersediaan dan Mutu Calon Guru

         Secara jujur kita akui pada masa lalu (dan masa kini) profesi guru kurang memberikan rasa bangga diri. Bahkan ada guru yang malu disebut sebagai guru. Rasa inferior terhadap potensi lain masih melekat di hati banyak guru.

         Kurangnya rasa bangga itu akan mempengaruhi motivasi kerja dan citra masyarakat terhadap profesi guru. Banyak guru yang secara sadar atau tidak sadar mempromosikan keminderannya kepada masyarakat.

        Seorang guru harus memiliki keyakinan dengan sepenuh hati dalam menjalankan tugasnya. Mutu seorang guru juga harus diperhatikan agar nantinya menghasilkan generasi yang membanggakan.

2) Pendidikn pra- Jabatan

Pendidikan pra jabatan bertujuan:

1. untuk meyakinkan kemampuan profesional awal. Saringan calon peserta pendidikan pra jabatan perlu dilakukan secara efektif, baik dari segi kemampuan potensial, aspek-aspek kepribadian yang relevan, maupun motivasinya.
2. Pendidikan pra-jabatan harus benar-benar secara sistematis menyiapkan calon guru untuk menguasai kemampuan profesional.

3) Mekanisme Pembinaan dalam Jabatan

           Ada tiga upaya dalam penyelenggaran pelbagai aspek dan tahap penanganan pembinaan dalam jabatan profesional guru. Ketiga upaya itu adalah sebagai berikut:

4) Peranan Organisasi Profesi

         Pengawasan mutu layanan suatu biang profesional dilakukan oleh kelompok ahli yang dipandu oleh nilai-nilai profesi yang sejati, yaitu pengabdian keahlian bagi kemaslahatan orang banyak. Penanganan yang tepat terhadap semua aspek dan tahap sistem pengadaan guru, yaitu perekrutan, pendidikan pra-jabatan, pengangkatan-pengangkatan dan pembinaan dalam jabatan .

4. Model-model Pre Service pendidikan Guru

 a. Model Konkuren (Model Seiring) Pre Service Pendidikan Guru

Model konkuren yaitu suatu model penyelenggaraan pendidikan guru yang menyiapkan calon guru yang dilakukan dalam satu napas, satu fase, antara  penguasaan bidang studinya (subjek matter) dengan kompetensi pedagogi (ilmu kependidikan). Model inilah yang dipakai selama lebi h dari 50 tahun dalam  penyelenggaraan pendidikan guru di Indonesia. PTPG, fkiP, ikiP, SGb, SGa, SPG, SGo, PGa, sebagai bentuk lPTk yang pernah ada di indonesia menggunakan model ini.

Model ini mengasumsikan bahwa seorang calon guru sejak awal sudah mulai memasuki iklim, menjiwai, menyadari akan dunia profesinya. Seorang guru tidak hanya dituntut menguasai bidang studi yang akan diajarkannya, melainkan  juga kompetensi pedagogi, sosial, akademik, dan kepribadian sebagai pendidik. kompetensi tersebut bukan sesuatu yang terpisah, melainkan jadi ramuan komposisi yang khas yang dijiwainya. kalau guru diasumsikan sebagai petugas  profesional, harus disiapkan secara profesional, secara sengaja untuk jadi guru,  juga di lembaga yang sengaja dibuat dan dipersiapkan untuk mendidik calon guru. kritik terhadap model ini, penguasan subject matter (bidang ilmu) dianggap lemah karena perolehan kemampuan bidang ilmu yang diajarkannya dianggap kurang dari sarjana bidang ilmu (murni). ini dianggap kelemahan dan dinisbahkan sebagai salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya kompentensi guru yang selama ini dipersiapkan di LPTK.

Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan atau disingkat LPTK sebagai suatu lembaga pendidikan guru tingkat universitas mempunyai fungsi pokok dalam rangka mempersiapkan para calon guru yang kelak mampu melakukan tugasnya selaku profesional pada sekolah-sekolah. Dengan mempersiapkan para calon guru maka sesungguhnya LPTK mengemban peranan sangat penting dalam rangka mempersiapkan calon guru yang memiliki yang memiliki kompetensi  profesional yang baik. Kebaikan dan kekurangan yang terjadi pada guru, pada dasarnya menjadi tanggung jawab LPTK sebagai suatu institusi.

Guru prajabatan adalah lulusan S1 atau D4 Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan(LPTK). Guru dalam jabatan adalah guru PNS atau non PNS yang sudah mengajar pada satuan pendidik.

Kelebihan Model Konkuren

1. Guru konkuren lebih menguasai ilmu pendidikan daripada guru konsekutif.
2. Guru konkurn mempunyai peluang untk menjadi guru profesional.

Kelemahan Model Konkuren

1. Guru konkuren tidak menguasai materi belajar karena hanya belajar sebagian dari disiplin ilmu yang harus diajarkannya di sekolah. Hal ini dapat diatasi dengan guru konkuren lebih mempelajari bahan/ materi ajar.
2. Guru konkuren terancam menjadi pengangguran karena lahan pekerjaannya diambil alih oleh guru konsekutif

b. Model Konsekutif (Model berlapis) Pre Service Pendidikan Guru

Asumsi yang dipakai dalam model ini menghendaki penyiapan guru dilakukan dalam napas atau rangkaian yang berbeda. artinya, calon guru sebelumnya tidak dididik dalam setting LPTK. Mereka adalah para sarjana bidang ilmu, kemudian setelah itu menempuh pendidikan lanjutan di LPTK untuk memperoleh akta kependidikan yang selama ini diposisikan sebagai lisensi profesi guru. Model ini menghendaki sarjana dulu di bidangnya kemudian mengikuti  pendidikan akta kependidikan sebagai sertifkasi profesi kependidikan. Keunggulan model ini dianggap memiliki penguasaan bidang studi lebih baik unggul, tetapi lemah dari aspek kompetensi ilmu pendidikan (pedagogis), sosial, dan kepribadian sebagai calon guru. Dalam pola ini penyiapan subject matter dengan kompetensi pedagogi, sosial, dan kepribadian adalah hal yang berbeda,  bukan desain pendidikan profesional yang terpadu

Sejak diberlakukannya undang-undang Guru dan Dosen, nampaknya  penyelenggaraan pendidikan guru saat ini cenderung dilakukan dengan menggunakan concecutive model, ini dapat dilihat pada pasal 12 yang berbunyi:

“Setiap orang yang telah memperoleh sertifkat pendidik memiliki kesempatan yang sama untuk diangkat menjadi guru pada satuan pendidikan tertentu”.

Salah satu dampaknya adalah meningkatnya minat dan apresiasi masyarakat terhadap profesi guru. Disamping itu, UU tersebut juga menggariskan bahwa  profesi guru minimal berpendidikan S-1 atau D-4, baik kependidikan maupun non kependidikan. hal ini mengisyaratkan bahwa profesi guru merupakan profesi yang  bersifat terbuka, bukan hanya bagi lulusan dari lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK), melainkan pula dari non-LPTK. Lalu apa urgensi eksistensi LPTK kalau profesi guru itu pun secara yuridis dan akademik berhak dimasuki oleh mereka yang tidak dipersiapkan di LPTK. Mereka yang berlatar  pendidikan dari non-LPTK/non kependidikan untuk menjadi guru cukup mengikuti pendidikan sertifkasi profesi guru.

Kelebihan Model Konsekutif

1. Guru konsekutif lebih menguasai materi belajar.
2. Para lulusan dari ilmu murni mempunyai peluang untuk menjadi guru, dengan syarat melalui pendidikan strata

Kelemahan Model Konsekutif

1. Guru konsekutif tidak menguasai ilmu pendidikan karena guru konsekutif hanya belajar ilmu murni. Hal ini dapat diatasi dengan guru konkuren mempelajari ilmu pendidikan supaya menjadi guru yang profesional.
2. Guru konsekutif akan bersaing dengan guru konkuren

Daftar Pustaka
https://www.scribd.com/document/378568353/MAKALAH-PROFESI-PENDIDKAN-docx

https://pandidikan.blogspot.co.id/2011/05/pembinaan-profesi-guru.html
https://riezsanurfauzie.wordpress.com/2017/11/21/makalah-pengembangan-profesi-guru/

Kode Etik Guru

           Setiap pekerjaan profesional atau profesi pasti memiliki kode etik yang menjaga orang yang menggeluti profesi tersebut tetap profesional dalam menjalankan pekerjaannya. Guru sebagai salah satu tenaga kependidikan juga memiliki kode etik khusus. Sama seperti profesi-profesi lainnya yang memiliki kode etik, guru harus menjalankan kode etik tersebut dengan berbagai resiko.

         Kode etik guru tersebut harus dipegang dan ditaati dengan baik oleh guru. Pekerjaan atau profesi guru bukanlah profesi yang sederhana, guru tidak hanya sebatas mengajar dan melaksanakan pembelajaran saja namun juga perlu melakukan pengabdian untuk memajukan dunia pendidikan. Pelanggaran terhadap kode etik guru dapat dijatuhi sanksi hingga pencabutan profesi serta hak dan kewajiban sebagai guru.

Sumber : https://ilmu-pendidikan.net/profesi-kependidikan/guru/kode-etik-guru-indonesia

        Kode etik guru Indonesia dapat dirumuskan sebagai himpunan nilai-nilai dan norma-norma profesi guru yang tersusun dengan baik dan sistematik dalam suatu sistem yang utuh dan bulat (Soetjipto dan Kosasi, 1999: 34). Kode etik guru di Indonesia antara lain:

1. Guru berbakti membimbing anak didik seutuhnya untuk membentuk manusia pembangunan yang ber-Pancasila
2. Guru memiliki kejujuran profesional dalam menerapkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan anak didik masing-masing.
3. Guru mengadakan komunikasi terutama dalam memperoleh informasi tentang anak didik, tetapi menghindari diri dari segala bentuk penyalahgunaan.
4. Guru menciptakan suasana kehidupan sekolah dan memelihara hubungan dengan orang tua murid sebaik-baiknya bagi kepentingan anak didik.
5. Guru memelihara hubungan baik dengan masyarakat di sekitar sekolahnya maupun masyarakat yang lebih luas untuk kepentingan pendidikan.
6. Guru secara sendiri-sendiri dan atau bersama-sama berusaha mengembangkan dan meningkatkan mutu profesinya.
7. Guru menciptakan dan memelihara hubungan antara sesama guru baik berdasarkan lingkungan kerja maupun di dalam hubungan keseluruhan.
8. Guru secara bersama-sama memelihara, membina dan meningkatkan mutu organisasi guru profesional sebagai sarana pengabdiannya.
9. Guru melaksanakan segala ketentuan yang merupakan kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan.    

          Dari banyak kode etik yang telah disampaikan diatas, memperlihatkan bahwa kode etik tersebut sangat erat kaitannya dengan pendidikan dan otomatis mengikat pada orang yang memilih guru sebagai profesinya. Profesi guru memang tidak dapat dipisahkan dari dunia pendidikan. Tanpa adanya guru maka pendidikan tidak akan dapat dijalankan. (https://ilmu-pendidikan.net/profesi-kependidikan/guru/kode-etik-guru-indonesia)

           Kode etik yang mengikat guru diatas menjadikan jabatan guru dapat dijadikan sebagai panutan. Guru harus mampu memperhatikan banyak kepentingan bukan hanya kepentingan pribadi, namun juga golongan dan kepentingan umum hingga kepentingan bangsa. Profesi guru harus mampu menyeimbangkan dan tahu mana yang harus didahulukan diantara banyak hal yang harus diemban sebagai hak dan kewajiban profesi guru.(https://ilmu-pendidikan.net/profesi-kependidikan/guru/kode-etik-guru-indonesia)

IKRAR GURU INDONESIA

1. Kami Guru Indonesia, adalah insan pendidik Bangsa yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Kami Guru Indonesia adalah pengemban dan pelaksana cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, pembela dan pengamal Pancasila yang setia kepada Undang-Undang Dasar 1945.
3. Kami Guru Indonesia bertekad bulat mewujudkan tujuan Nasional dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.
4. Kami Guru Indonesia, bersatu dalam wadah organisasi perjuangan Persatuan Guru Republik Indonesia, membina persatuan dan kesatuan bangsa yang berwatak kekeluargaan.
5. Kami Guru Indonesia, menjunjung tinggi Kode Etik Guru Indonesia sebagai pedoman tingkah laku profesi dalam pengabdian terhadap Bangsa dan Negara serta kemanusiaan. 

Sumber : eprints.uny.ac.id/52087/28/KODE%20ETIK%20GURU%20INDONESIA.doc

UNDANG UNDANG NO. 14 TAHUN 2005 Tentang Guru dan Dosen PASAL 8- 23

BAB IV

GURU

Bagian Kesatu

Kualifikasi, Kompetensi, dan Sertifikasi

Pasal 8

Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Penjelasan       : 

Kualifikasi akademik adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan atau sertifikasi keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Selain memiliki kualifikasi akademik seorang guru juga harus memiliki beberapa kompetensi, kompetensi tersebut yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional seperti yang dijelaskan dalam pasal 10 ayat 1.

Sehat jasmani dan rohani . Guru harus sehat jasmani, tidak berpenyakit terutama penyakit menular. Hal ini penting karena pekerjaan guru sehari hari berinteraksi dengan peserta didik. Pernah terjadi kasus, seorang guru SD X terkena penyakit menular. Guru tersebut tidak diperkenankan mengajar dan diberikan tugas tugas administrasi. Selain tidak berpenyakit, guru juga tidak cacat fisik (pincang misalnya) yang dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas. Termasuk ke dalam persyaratan kesehatan jasmani adalah buta warna. Guru seharusnya tidak buta warna. Guru juga harus sehat rohani (mental), tidak terganggu mentalnya (neurose) dan sakit jiwanya (psychose). Tugas guru tidak mungkin dilaksanakan oleh orang orang yang mengidap neurose dan psychose.

Seorang guru juga harus memiliki kamampua untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasionalPersyaratan ini lebih mengarah pada tugas guru sebagai pengajar. Guru harus mampu mengutarakan peserta didiknya mencapai tujuan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Dengan berpegang pada herarki tujuan pendidikan, tercapainya tujuan pembelajaran mengandung arti tercapainya tujuan kurikuler. Tercapainya tujuan kurikuler mengandung arti tercapainya tujuan lembaga dan tercapainya tujuan lembaga memiliki makna tercapainya tujuan pendidikan nasional.

Pasal 9

Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat.

Penjelasan : Mencermati pasal 9 undang undang ini, tersirat adanya persyaratan untuk menjadi guru minimal berijazah sarjana (S1) atau diploma empat (D4), dengan tidak membedakan apakah itu guru SD, guru SMP atau guru pada jenjang pendidikan menengah. Berdasarkan pengalaman, Persyratan ini memiliki sifat dinamis dalam arti dapat berubah sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan tehnilogi serta seni.

Pasal 10

1. Kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai kompetensi guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Penjelasan :

Pasal 10 ayat 1

Kompetensi paedagogik merupakan “kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik”. Kompetensi ini  dapat dilihat dari kemampuan merencanakan program belajar mengajar, kemampuan melaksanakan interaksi atau mengelola proses belajar mengajar, dan kemampuan melakukan penilaian. Misalnya sebelum mengajar guru membuat rencana pelaksanaan pembelajaran terlebih dahulu yang didalamnya mencakup bagagaimana proses belajar mengajar nantinya akan dilaksanakan sehingga guru tidak akan bingung dalam mengelola kelas  dan memberikan penilaian

Kemampuan Pribadi. Guru sebagai tenaga pendidik yang tugas utamanya mengajar, memiliki karakteristik kepribadian yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pengembangan sumber daya manusia.  Kepribadian yang mantap dari sosok seorang guru akan memberikan teladan yang baik terhadap anak didik maupun masyarakatnya, sehingga guru akan tampil sebagai sosok yang patut “digugu” (ditaati nasehat/ucapan/perintahnya) dan “ditiru” (di contoh sikap dan perilakunya). Kepribadian guru merupakan faktor terpenting bagi keberhasilan belajar anak didik.Misalnya dalam bertutur kata atau dalam bertingkah laku harus sopan sehingga guru tersebut mampu menjadi panutan bagi peserta didik.

Kemampuan Sosial. Guru yang efektif adalah guru yang mampu membawa siswanya dengan berhasil mencapai tujuan pengajaran. Mengajar di depan kelas merupakan perwujudan interaksi dalam proses komunikasi. Menurut Undang-undang Guru dan Dosen kompetensi sosial adalah “kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, orangtua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar”. Misalnya pada saat guru menjelaskan materi didepan kelas, ada interaksi dengan siswa

Kompetensi profesional adalah “kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam”.Kompetensi profesional meliputi kepakaran atau keahlian dalam bidangnya yaitu penguasaan bahan yang harus diajarkannya beserta metodenya, rasa tanggung jawab akan tugasnya dan rasa kebersamaan dengan sejawat guru lainnya.Misalnya Guru menguasai secara mendalam bahan/mata pelajaran yang diajarkannya serta mengajarkannya kepada siswa. Bagi guru, hal ini merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Guru bertanggungjawab memantau hasil belajar siswa melalui berbagai teknik evaluasi, mulai cara pengamatan dalam perilaku siswa sampai tes hasil belajar.

Pasal 10 ayat 2

Kompetensi yang harus dimiliki oleh guru meliputi kompetensi pedagogik,kepribadian,sosial dan profesional sebagaimana telah dijelaskan pada ayat 1.

Pasal 11

1. Sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan.
2. Sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh Pemerintah.
3.  Sertifikasi pendidik dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel.
4.  Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Penjelasan :

Pasal 11 ayat 1

Sertifikat pendidik diberikan kepada guru yang telah memenuhi standar profesional guru. Guru profesional merupakan syarat mutlak untuk menciptakan sistem dan praktik pendidikan yang berkualitas. Sertifikat pendidik adalah sebuah sertifikat yang ditandatangani oleh perguruan tinggi. Seseorang yang tidak memiliki ijazah dan/atau sertifikat keahlian tetapi memiliki keahlian khusus yang diakui dan diperlukan dapat diangkat menjadi pendidik setelah melewati uji kelayakan dan kesetaraan.

Pasal 11 ayat 2

Sertifikasi guru adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru. Sertifikat pendidik diberikan kepada guru yang telah memenuhi standar profesional guru. Guru profesional merupakan syarat mutlak untuk menciptakan sistem dan praktik pendidikan yang berkualitas. Sertifikat pendidik adalah sebuah sertifikat yang ditandatangani oleh perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi sebagai bukti formal pengakuan profesionalitas guru yang diberikan kepada guru sebagai tenanga profesional.

pasal 11 ayat 3

Objektif yaitu mengacu kepada proses perolehan sertifikat pendidik yang impartial, tidak diskriminatif, dan memenuhi standar pendidikan nasional. Transparan yaitu mengacu kepada proses sertifikasi yang memberikan peluang kepada para pemangku kepentingan pendidikan untuk memperoleh akses informasi tentang proses dan hasil sertifikasi. Akuntabel merupakan proses sertifikasi yang dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan pendidikan secara administratif, finansial, dan akademik.

pasal 11 ayat 4

Secara umum tujuan sertifikasi guru adalah untuk meningkatkan mutu dan menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional dan meningkatkan kompetensi peserta agar mencapai standar kompetensi yang ditentukan. Ketentuan-ketentuan mengenai sertifikasi lebih lanjut telah dijelaskan pada ayat 1 sampai ayat 3.

Pasal 12

Setiap orang yang telah memperoleh sertifikat pendidik memiliki kesempatan yang sama untuk diangkat menjadi guru pada satuan pendidikan tertentu.

Penjelasan :

Maksudnya setiap orang yang telah memiliki sertifikat pendidik memiliki hak untuk menjadi guru pada satuan pendidikan tertentu baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Pasal 13

1. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik bagi guru dalam jabatan yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
2.  Ketentuan lebih lanjut mengenai anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Penjelasan :

Pasal 13 ayat 1

Maksudnya pemerintah menyediakan anggaran yang akan digunakan untuk peningkatan mutu pendidikan di Indonesia salah satunya adalah penyelenggaraan beasiswa untuk guru atau calon pendidik yang berprestasi supaya memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi yang diharapkan sebagai seorang pendidik yang profesional.

Pasal 13 ayat 2

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban

Pasal 14

1. Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berhak:

•  memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;
• mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
•  memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
• memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi;
• memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan;memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan,
• penghargaan, dan/atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan;
• memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas;
•  memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi;
• memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan;
• memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi; dan/atau
• memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya.

2. Ketentuan lebih lanjut mengenai hak guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Penjelasan :

Pasal 14 ayat 1

• Yang dimaksud dengan penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum adalah pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup guru dan keluarganya secara wajar, baik sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, rekreasi, maupun jaminan hari tua.
• Setiap pendidik yang profesional dan berprestasi memiliki kesempatan untun untuk mendapatkan penghargaan dari pemerintah.
• Guru dalam melaksanakan tugasnya memperoleh perlindungan dari pemerintah. Misalnya ketika guru tersebut mengajar atau mendapat tugas di daerah rawan (rawan bencana atau rawan konflik)
• Guru memiliki kesempatan untuk meningkatkan kemampuan atau kompetensi dalam menjalankan keprofesionalitasnya untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.
• Dalam melaksanakan tugas sebagai tenaga pendidik guru bisa memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada di satuan pendidikan yang menaunginya untuk membantu kelancaran proses pembelajaran yang ia lakukan.
•  Guru diberikan kewenangan untuk memberikan penilaian hasil belajar pada peserta didik dan guru juga berperan dalam penentuan kelulusan peserta didik.selain itu guru memiliki kewenangan untuk memberikan penghargaan (reward) kepada peserta didik yang memiliki prestasi baik serta guru berhak memberikan hukuman/sanksi kepada siswa yang berperilaku buruk atau yang melanggar tata tertib
• Guru dalam melaksanakan tugasnya memperoleh jaminan keselamatan . Misalnya ketika guru tersebut mengajar atau mendapat tugas di daerah rawan (rawan bencana atau rawan konflik)
• Guru memiliki kebebasan untuk menjadi anggota suatu organisasi profesi. Misalnya menjadi anggota PGRI
• Memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya dalam rangka untuk menentukan kebijakan pendidikan
• Memiliki  kesempatan untuk meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi yang dimilikinya
• Guru berhak mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pelatihan pengembangan profesi untuk lebih meningkatkan keterampilan profesinya sebagai guru

Pasal 15

1. Penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan yang terkait dengan tugasnya sebagai guru yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi.
2. Guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah diberi gaji sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat diberi gaji berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.

Penjelasan       :

Pasal 15 ayat 1

• Yang dimaksud dengan gaji pokok adalah satuan penghasilan yang ditetapkan berdasarkan pangkat, golongan, dan masa kerja.
• Yang dimaksud dengan tunjangan yang melekat pada gaji adalah tambahan penghasilan sebagai komponen kesejahteraan yang ditentukan berdasarkan jumlah tanggungan keluarga.
• Yang dimaksud dengan tunjangan profesi adalah tunjangan yang diberikan kepada guru yang memiliki sertifikat pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya.
• Yang dimaksud dengan tunjangan khusus adalah tunjangan yang diberikan kepada guru sebagai kompensasi atas kesulitan hidup yang dihadapi dalam melaksanakan tugas di daerah khusus.
• Yang dimaksud dengan maslahat tambahan adalah tambahan kesejahteraan yang diperoleh dalam bentuk asuransi, pelayanan kesehatan, atau bentuk kesejahteraan lain

pasal 15 ayat 2

guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah besarnya gaji yang diterima setiap bulannya telah diatur dalam perundang-undangan

pasal 15 ayat 3

guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat gaji yang diterima setiap bulan didasarkan pada perjanjian atau yang kesepakatan yang telah dibuat sebelum dimulai masa kerja.

Pasal 16

1. Pemerintah memberikan tunjangan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) kepada guru yang telah memiliki sertifikat pendidik yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan dan/atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
2. Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama.
3. Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan profesi guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Penjelasan :

Pasal 16 ayat 1

Guru yang telah memiliki sertifikat pendidik berhak mendapatkan tunjangan profesi dari pemerintah

Pasal 16 ayat 2

Tunjangan profesi yang diterima guru adalah sama dengan satu kali gaji pokok yang diperoleh guru setiap bulannya

Pasal 16 ayat 3

Tunjangan profesi dapat diperhitungkan sebagai bagian dari anggaran pendidikan selain gaji pendidik dan anggaran pendidikan kedinasan

Pasal 16 ayat 4

Untuk tunjangan profesi guru yang lebih jelas telah dibahas dalam ayat (1) (2) (3)

Pasal 17

1. Pemerintah dan/atau pemerintah daerah memberikan tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) kepada guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah.
2. Pemerintah dan/atau pemerintah daerah memberikan subsidi tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) kepada guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai dengan peraturan perundangundangan.
3. Tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan subsidi tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Penjelasan :

Pasal 17 ayat 1

 Tunjangan Fungsional adalah tunjangan yang diberikan kepada guru di sekolah negeri atau di sekolah swasta yang melaksanakan tugas mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berdasarkan pangkatnya , diberikan meliputi  guru yang diangkat oleh Pemerintah, Pemda, yang diangkat oleh satuan pendidikan yg diselenggarakan oleh masyarakat. Pemerintah & Pemda yang memberikan  memberikan subsidi tunjangan fungsional (ayat 2).

Pasal 17 ayat 2

Program subsidi tunjangan fungsional adalah program pemberian subsidi kepada guru bukan pegawai negeri sipil (GBPNS) yang bertugas di sekolah negeri atau swasta yang melaksanakan tugas mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada jenjang pendidikan dasar.

Pasal 17 ayat 3

Tunjangan fungsional dapat diperhitungkan sebagai bagian dari anggaran pendidikan selain gaji pendidik dan anggaran pendidikan kedinasan untuk tunjangan ini dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sector pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)”

Pasal 18

1. Pemerintah memberikan tunjangan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) kepada guru yang bertugas di daerah khusus.
2. Tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama.
3. Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah daerah di daerah khusus, berhak 1 atas rumah dinas yang disediakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Penjelasan :

Pasal 18 ayat 1

Yang dimaksud dengan tunjangan khusus adalah tunjangan yang diberikan kepada guru sebagai kompensasi atas kesulitan hidup yang dihadapi dalam melaksanakan tugas di daerah khusus.  

Pasal 18 ayat 2

Tunjangan Khusus diberikan kepada guru yg bertugas di daerah khusus setara dengan 1 X gaji pokok guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama.

Pasal 18 ayat 3

Guru yang bertugas di daerah khusus mendapatkan fasilitas dari pemerintah yang berwenang brupa rumah dinas yang bisa digunakan untuk tempat tinggal selama masa penugasan.

Pasal 18 ayat 4

Untuk ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan seorang guru telah diatur dalam peraturan pemerintah

Pasal 19

1. Maslahat tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) merupakan tambahan kesejahteraan yang diperoleh dalam bentuk tunjangan pendidikan, asuransi pendidikan, beasiswa, dan penghargaan bagi guru, serta kemudahan untuk memperoleh pendidikan bagi putra dan putri guru, pelayanan kesehatan, atau bentuk kesejahteraan lain.
2. Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menjamin terwujudnya maslahat tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai maslahat tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Penjelasan :

Pasal 19 ayat 1

Maslahat Tambahan yang merupakan tambahan kesejahteraan yang diperoleh dalam bentuk tunjangan kependidikan, asuransi pendidikan, beasiswa, penghargaan, pelayanan kesehatan, kemudahan memperoleh pendidikan bagi  putera – puteri guru dan bentuk kesejahteraan lain. Yang dimaksud dengan kemudahan untuk memperoleh pendidikan bagi putra-putri guru adalah berupa kesempatan dan keringanan biaya pendidikan bagi putra-putri guru yang telah memenuhi syarat-syarat akademik untuk menempuh pendidikan dalam satuan pendidikan tertentu

Pasal 19 ayat 2

Maksudnya maslahat tambahan berupa bentuk tunjangan kependidikan, asuransi pendidikan, beasiswa, penghargaan, pelayanan kesehatan, kemudahan memperoleh pendidikan bagi  putera – puteri guru dan bentuk kesejahteraan lain dijamin oleh pemerintah dan pemerintah daerah.

Pasal 19 ayat 3

Ketentuan lebih lanjut maslahat diatur oleh peraturan pemerintah

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berkewajiban:

• merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
• meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
• bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
• menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika; dan
• memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

Penjelasan :

• supaya kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru berjalan dengan lancar seorang guru harus mampu memuat perencanaan pembelajaran supaya saat PBM guru tidak bingung dengan apa yang akan di lakukannya, serta mampu memberikan penilaian serta mengevaluasi kegiatan belajar dan hasil belajar yang telah dilakukan siswa
• Guru harus mampu meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi peserta didik sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin berkembang seiring dengan perkembangan zaman
• Dalam proses pembelajaran guru harus bisa meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni pada siswa dengan tanpa adanya diskriminatif. Contohynya guru tidak boleh membeda-bedakan antara siswa yang miskin dan yang kaya.
• Dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik guru harus tetap patuh pada peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika, selain itu guru juga harus mampu menanamkan nilai-nilai positif pada siswa
• Sebagai pendidik guru harus bisa memberikan contoh kepada siswanya bagaimana memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa supaya tidak ada rasa saling membenci diantara siswa maupun guru dan masyarakat.

Bagian Ketiga

Wajib Kerja dan Ikatan Dinas

Pasal 21

1. Dalam keadaan darurat, Pemerintah dapat memberlakukan ketentuan wajib kerja kepada guru dan/atau warga negara Indonesia lainnya yang memenuhi kualifikasi akademik dan kompetensi untuk melaksanakan tugas sebagai guru di daerah khusus di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai penugasan warga negara Indonesia sebagai guru dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Penjelasan :

Pasal 21 ayat 1

Dalam keadaan darurat seorang guru harus siap untuk ditugaskan dimanapun dan kapanpun guna untuk memenuhi kebutuhan pendidikan di daerah khusus di wilayah Indonesia

Pasal 21 ayat 2

Mengenai penugasan guru dalam keadaan darurat telah dijelaskan pada ayat 1 dan diatur dengan peraturan pemerintah

Pasal 22

1. Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dapat menetapkan pola ikatan dinas bagi calon guru untuk memenuhi kepentingan pembangunan pendidikan nasional atau kepentingan pembangunan daerah.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pola ikatan dinas bagi calon guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Penjelasan :

Pasal 22 ayat 1

Setiap calon guru setelah lulus dari pendidikan tinggi akan langsung mendapatkan sistem ikatan dinas dari pemerintah untuk langsung menjadi tenaga pendidik untuk memenuhi pembangunan pendidikan nasional.

Pasal 22 ayat 2

Ketentuan-ketentuan mengenai pola ikatan dinas bagi calon guru telah diatur pada peraturan pemerintah.

Pasal 23

1. Pemerintah mengembangkan sistem pendidikan guru ikatan dinas berasrama di lembaga pendidikan tenaga kependidikan untuk menjamin efisiensi dan mutu pendidikan.
2.  Kurikulum pendidikan guru pada lembaga pendidikan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengembangkan kompetensi yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan pendidikan nasional, pendidikan bertaraf internasional, dan pendidikan berbasis keunggulan lokal.

Penjelasan :

Pasal 23 ayat 1

Guru untuk mengembangkan kompetensinya lebih mendalam pemerintah menyelenggarakan pendidikan guru dengan sistem selama proses pendidikan guru tersebut berada diasrama supaya proses pendidikan bisa berjalan efisien.

Pasal 23 ayat 2

Setiap guru harus bisa mengembangkan kompetensinya supaya mampu meningkatkan nutu pendidikan nasional dan mencapai tujuan pendidikan nasional dan mencapai pendidikan internasional.

Sumber :http://qoqoazroqu.blogspot.co.id/2013/01/undang-undang-no-14-tahun-2005-tentang.html